Zona Berita

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat menggagas program hilirisasi nikel. Langkah tersebut bertujuan agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri nikel.  Jokowi bahkan dengan tegas menginstruksikan kepada kabinetnya untuk tidak lagi mengekspor barang mentah. Presiden RI ke-7 itu memastikan agar sebelum dijual, nikel terlebih dahulu diolah menjadi barang jadi. Langkah Jokowi terkait hilirisasi nikel banyak mengundang apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Dr Anang Kristyanto.  Melalui kebijakan hilirisasi nikel ini, Anang mengatakan Indonesia akan mampu menjadi lokomotif industri nikel dan bukan hanya menjadi penonton. Sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi nasional. “Program-program Pak Jokowi soal hilirisasi nikel harus kita dukung bersama, karena kita tidak ingin menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain. Sehingga dapat menciptakan daya tambah ekonomi,” terang A...

       Kinerja industri makanan dan minuman Indonesia masih menunjukkan hasil yang positif di tahun 2022. Bahkan industri tersebut turut memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan industri makanan minuman menjadi motor penggerak industri pengolahan non migas di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan permintaan domestik yang terus meningkat. "PDB industri makanan dan minuman Indonesia tumbuh 3,7% pada triwulan III tahun 2022. Sehingga menjadikan sebagai sub sektor dengan kontribusi PDB terbesar," kata Putu saat ditemui detikcom di acara peresmian SIAL InterFood 2022 di JIEXPO, Kemayoran, Rabu (9/11/2022). Ia menuturkan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan wabah COVID-19 juga menjadi faktor penyebab industri pengolahan non migas mengalami pertumbuhan. Bahkan sektor tersebut menghadirkan kinerja yang cukup positif. "Hal ini ditunjukan deng...

    Untuk kali pertama dalam sejarah, kereta cepat berhasil meluncur di Indonesia. Hal ini terjadi pada 6 November 2022 di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat detik-detik rangkaian kereta cepat meluncur perlahan dalam rangka persiapan uji dinamis 16 November 2022. Proyek ini sejak awal diinisiasi oleh Presiden Jokowi dalam rangka agar Indonesia berdaya saing dengan negara lain. Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping dipastikan batal menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung saat uji dinamis 16 November mendatang. Xi Jinping akan menjadi saksi sejarah kali pertama kereta cepat kali pertama meluncur secara resmi di Indonesia. Namun manajemen KCIC sudah menyiapkan cara supaya uji coba masih dapat disaksikan oleh kedua Kepala Negara saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali. "Mengenai uji dinamis pada G20 Showcase mendatang, proses uji dinamis akan disaksikan melalui telekonferensi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China X...

       Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan digelar pada pekan depan. Polri dan TNI siap mengamankan acara yang nantinya dihadiri belasan pimpinan negara tersebut. "Untuk Polri 9.700 seluruhnya dan untuk TNI nanti dijelaskan sama pihak TNI kayaknya 18 ribuan lebih," ungkap Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra di The Apurva Kempinski Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (9/11/2022) Dia menambahkan, delegasi akan mulai berdatangan pada 12 November 2022. Skenario pengamanan sudah disiapkan, begitu juga pasukan yang akan bertugas. "Tanggal 13 sudah mulai berdatangan," imbuhnya. Titik pengamanan yaitu seluruh pintu masuk Bali, baik dari sisi udara maupun laut. Kemudian lokasi penyelenggaraan serta tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh delegasi. "Pengamanan ada 5 klaster. Nanti juga ada pintu masuk. Ada pelabuhan, ke arah bali itu juga jadi objek pengamanan. Klaster tempat delegasi menginap dan berkegiatan ada 5 klaster dikelompokkan. Pengamanan di kawasan dan ...

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim koordinasi penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin konsesi, hak atas tanah dan atau hak pengelolaan. Pembentukan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 127 tahun 2022 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan per tanggal 31 Oktober 2022. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa tim dibentuk untuk menyelesaikan masalah tata ruang dan masalah tumpang tindih dalam pengelolaan lahan. "Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang melakukan koordinasi penyelesaian Ketidaksesuaian," Bunyi Perpres pasal 1 ayat 2 dikutip dari JDIH Sekretariat Negara, Rabu, (9/11/2022). Adapun ketidaksesuaian yang dimaksud adalah kondisi tumpang tindih terkait batas daerah, rencana tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, hak pengelolaan, garis pantai, rencana tata ...

       Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan menjadi penyumbang penurunan jumlah pengangguran di sumatera selatan selama tahun 2022 sampai dengan Agustus. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, Zulkipli mengatakan, sampai dengan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja mencapai 4,50 juta orang atau naik sekitar 99 ribu lebih, bila dibandingkan dengan Agustus 2021. Menurutnya Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen poin. “Jika dilihat dari data BPS jumlah penduduk yang bekerja dari Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 mencapai 4,29 juta pekerja atau meningkat sebesar 109,99 ribu orang.”Jelasnya, Selasa (8/11/2022) Dia menambahkan, Untuk sektor penyumbang lapangan kerja terbesar di palembang, disumbang oleh, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (112,74 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan ...

    Sekda Sumsel Ir. S. A. Supriono harapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) mensosialisasikan prosedur memperoleh informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dan regulasi terkait lainnya. Hal ini diungkapkan Supriono saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PPID Tahun 2022 dan Launching Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) PPID Award Tahun 2023, bertempat di The Alts Hotel Palembang, Selasa (8/11/2022) "Dengan sinkronisasi diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang baik. Seiring perkembangan informasi yang pesat, penyebaran informasi publik juga terjadi dengan cepat," katanya. PPID harus mampu menyediakan informasi dengan cepat, tegasnya. Setiap OPD perlu menyediakan pengelola PPID pembantu yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik akan meningkatkan akuntabilitas informasi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan. "Keterbukaan Informasi Publik merupakan sara...