Keren! Berbagai Kebijakan Strategis Jokowi Pulihkan Perekonomian Nasional

  

Jakarta - Aktivis Pemuda Nasional Chrisman Damanik menilai Presiden Jokowi terus berkomitmen memulihkan ekonomi.

Berbagai kebijakan strategis dikeluarkan guna menjadi satu solusi nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi Indonesia tumbuh pada triwulan II 2022.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang berhasil mencapai 5,44% (yoy), jauh di atas capaian triwulan sebelumnya 5,01% (yoy). Dia melihat langkah konkret Jokowi telah dimulai dengan adanya program bantuan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kembali bergeraknya roda ekonomi UMKM menunjukkan hasil positif.

“Ini terlihat dari fokus pemerintah yang menganggarkan dana sekitar 40% dari APBN kepada UMKM,” ujar Chrisman. Kondisi ini menjadi bentuk kerja cepat pemerintah. Utamanya dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat pascaditerjang badai pandemi.

Hal ini menurut Chrisman merupakan kabar yang sangat positif. Terutama terhadap peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi yang terus melaju ke arah perbaikan dan penguatan secara nasional.

“Ini bentuk real kontribusi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi di bawah, sehingga masyarakat memiliki uang untuk perputaran dan perbaikan ekonomi ke depan,” terang Chrisman.

Pengamat Masyarakat Desa Universitas Nusa Cendana Leta Rafael Levis menilai era Jokowi sudah banyak menghadirkan kemajuan. Termasuk dalam persoalan penyelesaian konflik pertanahan.

Leta mengatakan Kebijakan reforma agraria Jokowi berjalan positif di masyarakat. Meski begitu, agar kebermanfaatannya terasa maksimal diperlukan sinergi baik dari seluruh elemen masyarakat.

“Saya kira banyak kemajuan. Namun karena refroma agraria ini harus melibatkan banyak pihak sehingga ini menjadi jalan tanjak memaksimalkan reforma agraria untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” kata Leta Levis di Kupang. Selain itu, Leta menyebut, refroma agraria Jokowi telah memberi kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan masyarakat. Dia menilai redistribusi jutaan sertifikat tanah merupakan langkah efektif.

Terutama, dalam upaya meminimalisir meluasnya konflik agraria di tengah masyarakat. Menurut dia pengoptimalan keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi satu langkah yang tepat.

“Inilah yang sekarang ditertibkan pemerintah. Dulu yang tidak bersertifikat, sekarang bersertifikat,” seru Leta Levis.

Selama delapan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dibangun jalan tol sepanjang 1.700 km, termasuk 508 km yang belum diselesaikan dan yang mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tol yang dibangun Jokowi 2,1 kali lebih panjang dibandingkan tol yang dibangun periode sebelumnya, terhitung sejak era Presiden Soeharto. Dibanding era SBY, tol yang dibangun Jokowi 8,7 kali lebih panjang.

Pada periode yang sama, Jokowi juga merampungkan pembangunan 30 waduk, 18 pelabuhan, 21 bandara, dan sejumlah marina. Akselerasi pembangunan infrastruktur ditopang oleh keberanian Presiden meningkatkan dana alokasi untuk infrastruktur selama delapan APBN terakhir. Pembangunan infrastruktur era Jokowi tergolong sangat masif dan sebagian besar di luar Jawa.

Pada RAPBN Tahun 2023, dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 392 triliun, naik 7,75% dari tahun 2022. Para pengamat menilai, salah satu fakta yang menonjol selama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Presiden berusaha agar pembangunan tidak lagi Jawa sentris. Pembangunan infrastruktur transportasi berjalan seiring dengan 18 kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tersebar di Jawa dan luar Jawa.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ahmad Mikail Zaini mengakui, pembangunan infrastruktur di era Jokowi dilakukan secara masif. Selain melalui pembiayaan APBN, pemerintah juga mempercepat pembangunan melalui penugasan ke berbagai perusahaan pelat merah, khususnya BUMN karya. Tol yang mangkrak di era SBY dan periode sebelumnya diambil alih BUMN karya. Tol trans-Jawa dan trans-Sumatera dirampungkan oleh BUMN.

Salah satu contoh kasat mata tentang infrastruktur mangkrak di masa lalu yang dirampungkan di era Jokowi adalah Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Sebagian ruas tol yang dicanangkan tahun 1997 ini adalah jalan layang yang membentang dari wilayah Tambun ke Bekasi hingga wilayah Kampung Melayu dengan panjang 21,04 km. Jalan Tol Becakayu Seksi IB dan IC, ruas Cipinang-Jaka Sampurna telah rampung tahun 2017.

Masifnya pembangunan infrastruktur meningkatkan daya tarik iklim investasi Indonesia. Kebijakan Jokowi berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 5% sebelum pandemi. Infrastruktur yang sudah terbangun membantu percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. “Ketika booming komoditas berakhir di tahun 2014, Jokowi membangun infrastruktur secara masif,” ujar Mikail Zaini kepada Investor Daily, Rabu (28/09/2022).

Pemerintah juga sudah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang diperkirakan memiliki modal hingga sekitar Rp 90 triliun. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.